JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang buka suara soal peluang status Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) naik tingkat menjadi kementerian. Menurutnya, hal itu cukup besar.
Bahkan, pihaknya akan membahas revisi UU Haji dalam waktu dekat. Menurutnya, Pemerintah Arab Saudi telah mendesak Indonesia untuk mengambil keputusan perihal area di Arafah. Padahal, payung hukum UU Haji masih belum rampung.
"Cukup besar (kans BP Haji jadi kementerian)," kata Marwan, Selasa (19/8/2025).
"Kita sudah dalam keadaan darurat nih, karena Saudi sudah mendesak kita segera untuk mengambil kepastian area Arafah itu di mana. Nah sementara UU-nya nggak ada," tutur dia melanjutkan.