Aiman Witjaksono sebelumnya juga menegaskan produk jurnalistik tidak layak dijadikan barang bukti pidana, usai hadir sebagai saksi dalam sidang dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa itu.
"Saya tetap pada prinsip bahwa produk jurnalistik yang sudah melalui ikhtiar cover both sides, berimbang, tidak layak dijadikan barang bukti pidana," ujar Aiman.
Menurut Aiman, produk jurnalistik harus dimuliakan ketika telah melewati proses-proses kerja jurnalistik yang benar. Jika terdapat informasi atau narasumber yang dianggap bermasalah, fungsi cover both sides langsung menjawab pada saat itu karena melibatkan pihak-pihak yang berbeda.
Dia juga mengingatkan apabila terjadi sengketa pers, mekanisme penyelesaiannya telah diatur secara jelas melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni melalui Dewan Pers. Apabila produk jurnalistik dikriminalisasi dan dijadikan barang bukti pidana, ancaman terbesar bukan hanya dirasakan kalangan wartawan, melainkan berdampak langsung kepada para narasumber.
"Narasumber tidak akan berani untuk menyampaikan informasi. Narasumber tidak akan berani untuk menyampaikan kebenaran, sehingga yang rugi adalah publik," katanya.