JAKARTA, iNews.id – Fenomena dukungan sejumlah kepala daerah dari tingkat kabupaten kota hingga provinsi kepada salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu 2019, dinilai tidak terlalu banyak berpengaruh kepada tingkat keterpilihan kandidat tersebut di daerah yang bersangkutan. Hal itu juga diakui oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi–Ma'ruf Amin.
“Bahwa belum tentu bupati yang mendukung di pilpres itu otomatis lalu suaranya itu dapat merepresentasi suara masyarakat se-kabupaten (yang dipimpin si bupati) belum tentu juga,” kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi–Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, di Jakarta, Kamis (18/10/2018).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berpendapat, kemampuan paslon untuk dapat memenangkan Pilpres 2019 itu ditentukan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang paling kuat yaitu kekuatan personal sang kandidat.
“Kekuatan personal, kemudian strategi kampanye, dan masifnya pergerakan itu mungkin jauh lebih berpengaruh pada kemenangan pilpres ke depan. Jangan lupa, masif itu termasuk media dan media sosial,” ucapnya.
Sepakat dengan ucapan Karding, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, Eddy Soeparno, menilai dukungan yang dinyatakan kepala daerah kepada salah satu pasangan calon di Pilpres 2019 justru akan menimbulkan banyak mudarat.
“Kepala daerah kalau ikut-ikutan (dukung-mendukung capres) mudaratnya banyak. Pertama, bagi yang baru terpilih ya yang mereka lakukan itu harusnya konsolidasi internal dulu supaya bisa fokus mengerjakan tugas-tugas sebagai kepala daerah baru,” tuturnya.
Sekretaris jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, jangka waktu kampanye pilpres yang panjang sudah barang tentu berpengaruh besar terhadap fokus kepala daerah itu untuk menuaikan semua program-program kerjanya.
“Ini jangka masa kampanye ini panjang, enam bulan. Masa enam bulan itu kita mau jadi timses juga kepala daerah sekaligus? Okelah kita kampanye di hari akhir pekan saja, tapi masa sih enggak ada rapat internal? Masa enggak terbagi fokusnya?” tutur Eddy.
Tak hanya itu, menurut dia, kepala daerah yang sudah menyatakan untuk mendukung paslon tertentu di Pilpres 2019 juga dapat mencederai netralitas aparatur sipil negara (ASN).
“Ketiga masalah ASN. Jadi ASN kalau pimpinannya ke kanan itu pasti dia ikut ke kanan. Untuk itu, dalam koalisi kami kepala daearah tak diperkenankan menjadi timses,” kata Eddy.