JAKARTA, iNews.id - Pakar politik sekaligus pendiri Polmark Indonesia Eep Saefulloh Fatah mengusulkan DPR membentuk panitia khsusus (pansus) untuk menyelidiki indikasi kecurangan Pilpres 2024. Menurutnya, sejumlah menteri hingga kepala lembaga bisa dipanggil DPR.
Salah satunya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu, kata Eep, bisa dihadirkan untuk menjelaskan anggaran bantuan sosial (bansos) yang mencapai lebih dari Rp560 triliun pada 2023-2024.
“Menteri Keuangan harus dihadirkan untuk menjelaskan penganggaran bansos, yang 2023-2024 besarannya Rp560 triliun sekian, yang meningkat berlipat-lipat dibandingkan dengan kejadian lima tahun sebelum ini dan lima tahun sebelumnya, dan lima tahun sebelumnya,” ujar Eep dalam gelaran ‘Lawan Kecurangan Pemilu Dua Putaran' di Jakarta Selatan, Kamis (22/2/2024).
Dia mengatakan, bansos sedang menjadi sorotan banyak pihak lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggulirkan bantuan langsung tunai (BLT) menjelang Pilpres 2024 dan memakan anggaran yang cukup besar.
Pada Februari 2024, Jokowi mengeluarkan program bansos berupa BLT dengan nama BLT Mitigasi Risiko Pangan. Anggaran yang dibutuhkan untuk bansos ini mencapai Rp11,2 triliun. Ada 18,8 juta orang yang akan menerima bansos sebanyak Rp600.000.
Pemberian BLT tersebut bertujuan untuk mengantisipasi potensi terjadinya gagal panen. Namun, sebagian pihak mengatakan kebijakan itu merupakan langkah untuk mengambil simpati masyarakat di tengah pesta demokrasi dan aksi kampanye partai yang makin memanas jelang pemilu.