Baginya, pengenaan tarif impor tersebut merupakan kegagalan dan menjadi tanda lemahnya arah kebijakan luar negeri, serta ekonomi Indonesia. Hal itu pun bisa berimbas pada kepercayaan pasar dan posisi tawar negara.
Sementara itu, Bhima mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk merombakan kabinet berdasarkan kompetensi dan ketegasan arah kebijakan. Koordinasi ekonomi dan diplomasi luar negeri memerlukan pemimpin profesional yang mampu memperkuat posisi Indonesia di tengah ketegangan geopolitik internasional.
“Ini bukan sekadar reshuffle, tapi penyelarasan ulang arah pemerintahan. Jika kabinet tetap diisi oleh figur-figur yang tidak mampu menjawab tantangan global, Indonesia akan semakin tertinggal dan kehilangan momentum,” ungkap Bhima.