Yudi menambahkan, penelusuran harus dimulai dari level menengah (middle management) BUMN yang terlibat dalam proyek tersebut.
“Jadi menurut saya ya orang-orang yang ada di WIKA, yang ada di Jasa Marga, yang ada di mana KAI gitu kan, dan terakhir Perkebunan malah ya, itu adalah pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban pertama. Mengapa? Karena mereka yang ada di middle, kita nggak mungkin langsung ke high kayak tadi pembuat kebijakan, enggak mungkin, sulit,” jelasnya.
Yudi juga menyinggung perubahan regulasi yang kini memisahkan kerugian BUMN dari kerugian negara. Namun, dia menilai konteks proyek Whoosh terjadi sebelum perubahan regulasi tersebut.
Dia menyayangkan sikap KPK yang menunggu adanya laporan resmi sebelum bertindak. Dia mendorong lembaga antirasuah segera melakukan penyelidikan secara proaktif.
“Cuma permasalahannya adalah saya terkejut juga ketika KPK ya, mereka menunggu terkait dengan pengaduan. Seharusnya KPK tidak perlu menunggu, ada yang dinamakan proaktif investigation, itu mereka bisa kok kan apalagi kan menarik perhatian masyarakat,” tutur Yudi.
“Kalau misalnya memang tidak terbukti juga tidak jadi masalah gitu ya tentu kita wajar karena memang ada, permintaan-permintaan. Saya pikir saat ini seharusnya KPK sudah harus bergerak,” ujar dia.