Eks Wamen Imipas Silmy Karim Bantah Terlibat Pungli Izin Tinggal WNA: Justru Saya Hentikan

Jonathan Simanjuntak
Mantan Wamen Imipas Silmy Karim. (Foto: Jonathan Simanjuntak)

Menurut Dodi, setelah menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmy menginisiasi penerbitan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) yang mengatur pengurusan perizinan keimigrasian melalui aplikasi.

"Sejak keputusan tersebut sebenarnya tidak lagi diperlukan biro jasa. Setiap orang bisa melakukan upload secara sistem dari mana pun berada," ujarnya.

Dodi menjelaskan, pemohon cukup membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selanjutnya, permohonan diproses melalui sistem dengan waktu penyelesaian paling lama lima hari.

Dia menyebut pembenahan layanan tersebut juga tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-941.GR.01.01 Tahun 2024 yang diteken Silmy pada 7 Oktober 2024.

Dalam surat edaran itu disebutkan, sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 dan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023, pengurusan izin tinggal melewati hingga 13 tahapan. Pemohon juga setidaknya harus tiga kali datang ke kantor imigrasi.

Editor : Rizky Agustian
Artikel Terkait
3 jam lalu

KPK Sudah Periksa Eks Kepala BNPB Suharyanto terkait Kasus Korupsi Dana Bencana

4 jam lalu

Sidang Silmy Karim, Bos Biro Jasa Ungkap Pungutan Izin Tinggal TKA Rp1 Juta per Permohonan

6 jam lalu

Jaksa KPK Hadirkan 5 Saksi di Sidang Silmy Karim, Salah Satunya Korban Pemerasan

8 jam lalu

KPK Periksa Camat hingga Belasan Kepala Dinas, Usut Kasus Bupati Klaten Hamenang

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal