Menurut Dodi, setelah menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmy menginisiasi penerbitan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) yang mengatur pengurusan perizinan keimigrasian melalui aplikasi.
"Sejak keputusan tersebut sebenarnya tidak lagi diperlukan biro jasa. Setiap orang bisa melakukan upload secara sistem dari mana pun berada," ujarnya.
Dodi menjelaskan, pemohon cukup membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selanjutnya, permohonan diproses melalui sistem dengan waktu penyelesaian paling lama lima hari.
Dia menyebut pembenahan layanan tersebut juga tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-941.GR.01.01 Tahun 2024 yang diteken Silmy pada 7 Oktober 2024.
Dalam surat edaran itu disebutkan, sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 dan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023, pengurusan izin tinggal melewati hingga 13 tahapan. Pemohon juga setidaknya harus tiga kali datang ke kantor imigrasi.