Sistem itu memungkinkan Warga Negara Asing (WNA) atau penjamin untuk mengurus berbagai jenis visa dan izin tinggal secara online tanpa harus datang langsung ke Kantor Imigrasi.
"Digitalisasi imigrasi adalah contoh sistem pemerintahan berbasis elektronik yang nyata, yang tidak dimiliki kementerian atau lembaga lain dan melibatkan banyak sekali pemohon, jutaan pemohon, tapi yang menginisiasi, yang mengeluarkan kebijakan, yang memastikan kebijakan itu jalan malah dikriminalisasi," ucapnya.
Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak perlawanan yang dilakukan mantan Wamen Imipas Silmy Karim. Putusan sela dibacakan pada Kamis (12/11/2026).
"Mengadili, menyatakan perlawanan yang diajukan oleh advokat dan terdakwa Silmy Karim oleh karena itu tidak diterima," kata Ketua Majelis Hakim, Atep Sopandi.
Hakim lantas memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) melanjutkan perkara ini ke pembuktian. Adapun sidang pembuktian dengan agenda pemeriksaan saksi pertama akan dilaksanakan pada Selasa (17/11/2026) mendatang.
Sebagai informasi, Jaksa mendakwa Silmy Karim menerima Rp1,2 miliar terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).