JAKARTA, iNews.id – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit terhadap dana otonomi khusus (otsus) yang disalurkan ke Papua dan Papua Barat.
"Nanti kita akan minta bagaimana audit dilakukan BPK terhadap dana otsus tersebut. Memang, di tim otsus sendiri dua bulan lalu kita sudah menyimpulkan untuk meminta BPK menyelidiki dana tersebut,” ujar Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Kamis (1/2/2018).
Seperti diketahui, dana otsus untuk Papua dan Papua Barat tahun ini mencapai Rp8 triliun. Rinciannya Rp5,1 triliun untuk Papua dan Rp2,9 triliun untuk Papua Barat. Namun, Fadli menilai dana otsus itu belum terdistribusi dengan baik. Dana itu seharusnya digunakan untuk pembangunan yang menunjang kesejahteraan rakyat setempat.
“Dana otsus ini seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, yang memang diperlukan di Papua untuk saat ini. Ini yang menurut saya belum terdistribusi dengan baik dan belum ada prioritas ke arah sana,” ungkap Politikus Partai Gerindra ini.
Tak hanya itu, dia menilai dana otsus yang dilimpahkan begitu besar, namun wabah penyakit campak tidak tertangani. Bahkan yang mencengangkan, kata dia, wabah penyakit campak sudah menelan 71 orang korban jiwa.
“Kasus penyakit campak ini sebenarnya keterlaluan. Ini kan penyakit sederhana kok masih bisa terjadi di era sekarang dan menimbulkan 71 korban jiwa. Ini seperti pembiaran. Ini tidak boleh terjadi,” ungkap Fadli.
Sesuai rencana, DPR akan meminta BPK melakukan audit keuangan dana otsus di Papua dan Papua Barat bulan ini. "Februari ini, meminta atas nama tim pemantau otsus Papua menyurati BPK mengaudit dana otsus. Kami mau audit yang mendasar dulu, kemudian yang lebih dalam,” katanya.