Lagi pula, Fahri menambahkan, rakyat tidak pernah memilih MPR, tetapi memilih DPR dan DPD dalam pemilu. Saat ini, pimpinan MPR yang berjumlah 10 orang merupakan wakil setiap fraksi di DPR dan DPD, sehingga keberadaan mereka bersifat temporer atau sementara.
Di sisi lain, dia menambahkan, pimpinan MPR diberi fasilitas penuh, seperti mobil, rumah dinas, ajudan, dan berbagai kegiatan seperti kunjungan luar negeri. Dengan berbagai fasilitas itu, negara sedikitnya harus mengalokasikan anggaran sampai Rp1 Triliun.
"Padahal jika MPR tak bersifat permanen, alokasi anggaran tersebut bisa ditekan tak sampai Rp5 Miliar. Lah terus kenapa negara harus keluar triliunan untuk peran yang nggak ada? Nah itu yang menurut saya, perlu dirasionalisasi," katanya.