JAKARTA, iNews.id - Irjen Pol Firli Bahuri ditetapkan menjadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Penetapan kapolda Sumatra Selatan (Sumsel) itu ternyata mendapat banyak penolakan dari sejumlah elemen masyarakat.
Anggota Komisi III Fraksi PKS DPR RI, Nasir Djamil menyadari setiap keputusan yang diambil wakil rakyat selalu berujung pada pro kontra. Dia meminta publik mengawasi apa yang telah menjadi keputusan DPR RI.
"Ya kan enggak mungkin kita memuaskan setiap orang. Tinggal nanti kalau publik tidak puas tinggal dikritisi dan diawasi dengan baik," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/9/2019).
Menurut Nasir, publik juga memiliki mekanisme di dalam Undang-Undang (UU) untuk ikut berpartisipasi. Dia berharap, publik memanfaatkan mekanisme yang telah diatur dalam perundang-undangan tersebut.
"Makanya salah satunya mengkritisi apa yang dipilih DPR. Jadi tidak perlu khawatir, apalagi sampai mengundurkan diri segala dan lain-lain," ujarnya.
Saat disinggung dugaan pelanggaran etik Firli, Nasir mengungkapkan, hal tersebut sudah dikonfirmasi tim panitia seleksi calon pimpinan (Pansel Capim) KPK pada tahapan seleksi.
"Tapi kan pansel sudah menjawab semuanya. Sudah melakukan cross check, sudah ke pimpinan KPK dan tidak ada masalah dan sebagainya," katanya.