KPK Siap Jalankan UU Perampasan Aset, Sebut Bisa Bikin Koruptor Kapok
JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal mematuhi dan melaksanakan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset setelah disahkan DPR. KPK sebagai lembaga penegak hukum wajib mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
"KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Artinya KPK sebagai pelaksana undang-undang," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (20/11/2026).
Budi menyebut, UU Perampasan Aset sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan KPK, khususnya dalam memberikan efek jera kepada para pelaku.
"Bahkan lebih dari itu, pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, khususnya pada aspek penindakan, ini ujungnya juga mendorong upaya-upaya korektif," ujarnya.
Menurutnya, upaya korektif tersebut dapat menutup celah yang berpotensi dimanfaatkan pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan modus serupa.