BPIP yang pada awalnya bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) dibentuk pada 7 Juni 2017 dengan status lembaga pemerintah setingkat di bawah kementerian. Selanjutnya, lembaga itu berubah menjadi lembaga setingkat kementerian dengan nama BPIP pada 28 Februari 2018 berdasarkan Perpres 7/2018.
Sejumlah pejabat yang duduk di BPIP yakni Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, KH Maruf Amin, KH Said Aqil Siradj, Buya Syafii Maarif, Mahfud MD, dan Sudhamek.
BPIP bertugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Selain itu, melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, serta komponen masyarakat lainnya.