KUPANG, iNews.id - Calon Presiden (Capres) Partai Perindo Ganjar Pranowo kerja sama antara pemerintah daerah (pemda) dan penegak hukum penting untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dia berkaca pada pengalaman saat menangani kasus TPPO semasa menjabat gubernur Jawa Tengah (Jateng).
"Di Semarang dilatih kerja alasan akan dikirim ke salah satu tempat di Indonesia, tapi ternyata trafficking, TPPO, maka kita handle. Ini penting, partisipasi satu antara pemerintah daerah (pemda), dua penegak hukum butuh, maka butuh kerja sama antara penegakan hukum dengan pemda," ujar Ganjar di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (1/12/2023).
Dia mengatakan, pemerintah harus membuka layanan pengaduan terkait TPPO. Langkah itu diperlukan agar laporan dari masyarakat bisa cepat direspons dan ditangani.
"Kita siapkan shelter yang menangani dan tentu laporan masyarakat. Maka betul-betul mesti ada satu layanan yang masyarakat bisa melapor," ucapnya.
Saat menemui tokoh agama di Kupang, Ganjar mengaku menerima banyak masukan. Salah satu masukan itu yakni menjaga persatuan menjelang Pemilu 2024.
Dia sadar betul masukan itu wajib dijalankan agar masyarakat tetap hidup harmonis dan berlandaskan toleransi.