“Kerja sama seluruh pihak terkait sudah pasti harus dimaksimalkan, termasuk penegak hukum. Karena perlu ada penyelidikan untuk beberapa daerah seperti di Toraja yang kenaikan harga elpiji subsidinya sudah tidak wajar karena mencapai Rp50.000 satu tabung,” katanya.
Lebih lanjut, Puan menyoroti aksi oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan kejahatan terkait distribusi gas elpiji bersubsidi. Seperti yang terjadi di daerah Kampung Babakan Cedong, Kabupaten Karawang, di mana 2 orang ditangkap polisi karena menjalankan praktik penyuntikan gas bersubsidi. Mereka melakukan modus menyuntikkan isi gas subsidi 3 kg ke dalam tabung berkapasitas 12 kilogram dan 5 setengah kilogram.
"Selain penindakan hukum, pemerintah perlu melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan subsidi. Karena pengawasan yang lemah akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab demi kepentingan pribadi," kata Puan.
Gas elpiji melon selama ini juga banyak dimanfaatkan warga menengah ke atas, bahkan oleh pelaku industri yang seharusnya tidak boleh ikut menikmati subsidi. Puan menegaskan elpiji bersubsidi seharusnya hanya diperuntukkan untuk orang yang kurang mampu.
“Perlu ada kesadaran juga dari masyarakat untuk tidak mengambil yang bukan menjadi haknya,” ujarnya.
Puan pun mendorong agar sistem pendistribusian elpiji bersubsidi diperbarui. Menurutnya, harus dibangun sebuah sistem yang lebih baik sehingga hanya warga menengah ke bawah yang bisa membeli.
"Program subsidi elpiji tujuannya untuk membantu masyarakat kurang mampu. Jika tidak tepat sasaran maka akan merugikan rakyat kecil. Pertamina dan kementerian terkait harus memperketat pengawasan di lapangan," kata Puan.
Di sisi lain, DPR mengapresiasi adanya tindakan antisipasi dari pemerintah dengan menggalakkan program gas subsidi tepat sasaran. Lewat program ini, setiap distributor elpiji 3 kg akan diverifikasi oleh Pertamina, sehingga setiap pembelian gas bersubsidi tersebut diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu serta pelaku usaha kecil.
"Program ini dapat mewaspadai adanya penyalahgunaan gas bersubsidi. Namun kami harapkan ada intervensi lebih sehingga tidak lagi terjadi kelangkaan gas LPG bersubsidi," tutur Puan.