Geledah 3 Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Sejumlah Dokumen

Raka Dwi Novianto
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan KPK menggeledah tiga lokasi di Probolinggo pada akhir pekan kemarin. (foto: Antara)

Maka dimintailah tarif menjadi pejabat kepala desa sebesar Rp20 juta ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5juta/hektare. 

Atas ulahnya, sebagai pemberi, SO dkk disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.   

Sedangkan sebagai penerima HA, PTS, DK, dan MR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Editor : Rizal Bomantama
Artikel Terkait
5 jam lalu

Kasus Korupsi Dana Bencana, KPK Periksa Lagi Sestama BNPB Rustian

1 hari lalu

KPK Periksa Lagi Eks Dirut BJB Yuddy Renaldi Tersangka Korupsi Pengadaan Iklan

2 hari lalu

KPK Usut Kickback Proyek BNPB, Perusahaan Swasta Diduga Setor Uang hingga Emas ke Pejabat

2 hari lalu

KPK Periksa 18 Pejabat Klaten, Usut Aliran Uang yang Diterima Bupati Hamenang

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal