“Walaupun waktunya tenggat waktu 60 hari, tapi nggak boleh terlalu lama karena faktanya Pak Prabowo kemarin cerita kan fakta konstitusionalnya, ya, jabatan wapres bukan cuma ban serep,” kata dia.
Habiburokhman menjelaskan, selama ini Prabowo kerap berbagi tugas pemerintahan dengan Gibran, termasuk dalam kegiatan kunjungan kerja ke berbagai daerah.
Karena itu, dia khawatir kekosongan jabatan Wapres yang berlangsung terlalu lama dapat memengaruhi pembagian tugas pemerintahan, terutama di tengah padatnya agenda Presiden.
Saat ditanya mengenai peluang Wapres baru terpilih pada akhir November 2026, Habiburokhman enggan menyebut tanggal pasti. Dia mengatakan, penentuan jadwal Sidang Paripurna MPR akan menyesuaikan agenda Presiden Prabowo.
Hal itu karena Sidang Paripurna MPR akan langsung ditindaklanjuti dengan prosesi pelantikan Wapres terpilih.
“Saya nggak bicara dengan waktu, ya, tapi kalau soal waktu juga nanti akan disesuaikan. Kan Rapat Paripurna itu akan langsung, rapat paripurna sidang paripurna itu akan langsung di tindaklanjuti dengan pelantikan,” ucapnya.