JAKARTA, iNews.id – Partai Gerindra khawatir 25 juta pemilih ganda yang diduga terdapat dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) bakal dimanfaatkan kompetitor politik di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Karenanya, partai oposisi itu meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak tergesa-gesa menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Bukan cuma itu (khawatir dimanfaatkan lawan politik), tetapi kan dasarnya bahwa kemudian 25 juta itu bisa juga menghilangkan hak pilih orang yang harusnya masuk kemudian tidak masuk,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (4/9/2018).
Selain mengingatkan KPU, Dasco juga mengajak semua pihak untuk memeriksa kembali data yang ada dan melakukan perbaikan jika mendapati temuan serupa dalam DPS. “Mari kita sama-sama memperbaiki, kita sisir ulang bersama-sama supaya kemudian DPT yang ada menjadi sempurna,” tuturnya.
Dasco pun membantah pengungkapan temuan 25 juta pemilih ganda di DPS sebagai salah satu strategi kampanye pasangan Prabowo–Sandiaga. Pasalnya, sampai hari ini koalisi penantang petahana masih konsisten mengikuti tahapan-tahapan pemilu dari KPU. Dia mengatakan, sejak digelarnya rapat koalisi beberapa waktu lalu, Gerindra sudah menyoroti kejanggalan pada data DPS tersebut.
“Kami waktu rapat koalisi juga membicarakan masalah ini. Nah, ada beberapa kesamaan sehingga kemudian timbullah pernyataan bersama seperti yang disampaikan tadi malam,” ujarnya.
Partai politik dari koalisi pengusung bakal capres Prabowo Subianto dan cawapres Sandiaga Uno sebelumnya meminta KPU menunda pengumuman DPT yang sedianya direncanakan pada Rabu (5/9/2018) besok. Permintaan penundaan pengumuman itu muncul karena ditemukannya daftar pemilih ganda.
“Dari 137 juta data pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), ada 25 juta pemilih ganda yang tersebar di beberapa daerah pemilihan,” kata Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mustafa Kamal, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/9/2018) malam.