Kamrussamad juga menyinggung besarnya alokasi anggaran negara untuk mendukung kebutuhan energi dan pangan. Menurutnya, pemerintah telah menyediakan subsidi dan kompensasi dalam jumlah besar sehingga pelaksanaannya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Padahal subsidi, kompensasi setiap tahun kita sudah alokasikan lebih dari 500 triliun di dalam APBN kita untuk kebutuhan energi dan pangan," ucapnya.
Dalam forum yang sama, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda turut mengkritik pelaksanaan sejumlah kebijakan pemerintah. Dia menilai, kebijakan yang memiliki tujuan baik tetap perlu dievaluasi apabila pelaksanaannya belum mampu menyelesaikan persoalan di lapangan.
Huda mencontohkan pemadaman listrik atau blackout dan antrean BBM di sejumlah daerah. Dia juga menyoroti kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta persoalan rangkap jabatan yang dinilainya berpotensi menghambat pelaksanaan tugas dan memunculkan konflik kepentingan.
“Tadi saya sangat senang sekali Bang Kamrussamad menyampaikan bahwa menteri yang memang dia tidak kompeten itu harus dievaluasi. Bahkan harus di-reshuffle. Makanya kita melihat ada banyak sekali menteri yang tidak bisa menerjemahkan. Misalkan saja kalau kita lihat dari Bahlil Lahadalia,” tutur Huda.
Menanggapi persoalan rangkap jabatan, Kamrussamad menilai kondisi tersebut tidak boleh berlangsung terlalu lama di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Menurutnya, rangkap jabatan dapat mengurangi efektivitas kerja dan memperlambat penyelesaian masalah.
"Saya potong sedikit ya, Kang Huda, nggak boleh terlalu lama rangkap jabatan. Karena itu akan mengurangi kualitas produktivitas penyelesaian masalah,” kata Kamrussamad.