Dia mengingatkan Kementerian Investasi dan Kepala BPKM merupakan produk turunan dari UU Cipta Kerja yang sudah dinyatakan inskonstitusional bersyarat.
"Mungkin dampak putusan MK tersebut membuat investor jadi wait and see realisasikan investasinya, maka Menteri Bahlil mencari perhatian baru dari Presiden Jokowi," katanya.
Sebelumnya, Bahlil menyampaikan, kalangan dunia usaha berharap jadwal Pemilu 2024 diundur di tengah masa pemulihan ekonomi. Pernyataan itu disampaikan Bahlil mengomentari temuan survei mengenai perpanjangan pemerintahan Jokowi hingga 2027.
Bahlil menuturkan,saat ini seluruh negara di dunia tengah menghadapi dua persoalan besar yang sama, yaitu pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi pascapandemi.
"Jika melihat dunia usaha. Rata-rata mereka (pengusaha) berpikir, bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan jika ada ruang dapat diundur?" kata Bahlil, Senin (10/1/2022).