Doli kemudian menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan tersebut kini dapat berlanjut ke ranah politik. Menurut dia, setelah proses hukum selesai, perhatian publik wajar tertuju kepada DPR untuk melihat tindak lanjut yang mungkin dilakukan.
“Apa tindak lanjutnya? Nah, dalam ketatanegaraan kita ya, setelah proses atau di ranah hukum selesai, masuknya ke ranah politik, wilayah politik. Makanya orang semua menyorot ke DPR, gitu ya,” tuturnya.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu menambahkan, dibukanya kembali masa persidangan DPR memberikan kesempatan bagi anggota dewan untuk menggunakan hak konstitusionalnya dalam menyikapi persoalan tersebut.
Salah satu hak yang dapat digunakan adalah Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Doli mengatakan, DPR akan melihat apakah ada anggota dewan yang mengambil langkah tersebut setelah putusan MK dan MA.
“Jadi ya kita lihat satu hari inilah sampai besok ya, apakah ada teman-teman yang menggunakan haknya di dalam menyikapi soal tindak lanjut putusan MK dan MA ini,” ucapnya.