JAKARTA, iNews.id - Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026).
Meski telah mengakhiri masa jabatannya lebih awal dari, Gibran tetap berpotensi memperoleh hak pensiun dan sejumlah fasilitas sebagai mantan wakil presiden.
Ketentuan mengenai hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam penjelasan Pasal 6 UU tersebut, setiap pemberhentian presiden maupun wakil presiden pada dasarnya dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat. Status itu hanya gugur apabila MPR secara tegas menetapkan bahwa pemberhentian dilakukan dengan tidak hormat.
Sementara itu, Pasal 6 mengatur bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak mendapatkan uang pensiun. Besarannya mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima saat masih menjabat.