"Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100 persen (seratus persen) dari gaji pokok terakhir," dikutip dalam Ayat 2 Pasal 6 UU 7/1978, Kamis (12/11/2026).
Selain pensiun pokok, mantan wakil presiden juga berhak memperoleh tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi pensiunan pegawai negeri.
Undang-undang tersebut juga mengatur sejumlah fasilitas lain. Di antaranya biaya rumah tangga yang mencakup kebutuhan air, listrik, dan telepon, serta pembiayaan perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta keluarganya.
Fasilitas lainnya meliputi rumah kediaman yang layak lengkap dengan perlengkapannya. Negara juga menyediakan satu unit kendaraan dinas beserta pengemudinya.
Dalam aturan yang sama, pembayaran uang pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan presiden dan wakil presiden mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Tak hanya itu, Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga memberikan hak kepada mantan presiden dan mantan wakil presiden untuk memiliki staf yang berasal dari kalangan pegawai negeri.