JAKARTA, iNews.id - Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026). Keputusan ini membuat masa tugasnya mendampingi Presiden Prabowo Subianto akan rampung lebih awal dari periode pemerintahan 2024-2029.
Di balik pengunduran diri tersebut, muncul pertanyaan mengenai hak keuangan yang masih bisa diperoleh Gibran setelah tidak lagi menjabat sebagai wapres.
Salah satunya adalah uang pensiun yang ketentuannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Namun, pemberian hak pensiun tersebut bergantung pada status pemberhentian Gibran. Apabila nantinya ditetapkan sebagai pemberhentian dengan hormat, dia berhak memperoleh uang pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978.
Besaran pensiun pokok yang diterima mantan wakil presiden juga telah ditentukan dalam aturan tersebut. Pasal 6 ayat (2) menyatakan nilainya setara dengan 100 persen dari gaji pokok terakhir saat masih menjabat.