Pasal 7 mengatur pemberian tunjangan kepada mantan wakil presiden sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai pensiun pegawai negeri. Negara juga menanggung kebutuhan rumah tangga yang meliputi penggunaan air, listrik, dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta keluarganya.
Selanjutnya, Pasal 8 mengatur penyediaan rumah kediaman yang layak lengkap dengan perlengkapannya. Mantan wakil presiden juga berhak mendapatkan kendaraan milik negara beserta pengemudinya.
Sementara itu, Pasal 9 menetapkan waktu pemberian hak tersebut. Pembayaran pensiun dan tunjangan, termasuk fasilitas yang diatur dalam undang-undang, mulai berlaku pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.