"Memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga dan penyelesaian persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum, tata kelola pemerintahan, dan lingkungan hidup tetap menjadi prioritas utama, tidak diinterupsi dan terpinggirkan oleh dinamika politik dalam proses pergantian Wakil Presiden Republik Indonesia," ujarnya.
Selain itu, mereka meminta pemerintah mengoptimalkan sumber daya dan anggaran untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah juga didesak melakukan pemulihan lingkungan serta memastikan tidak terjadi alih fungsi hutan semata-mata untuk kepentingan ekonomi.
Gerakan Nurani Bangsa turut meminta penanganan kesehatan bagi warga terdampak kebakaran hutan, terutama kelompok rentan, anak-anak, dan orang tua yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Dalam bidang demokrasi dan penegakan hukum, mereka mengingatkan aparat agar menghormati hak asasi manusia dan tidak menggunakan kekuatan berlebihan dalam menangani aksi mahasiswa maupun bentuk kebebasan berpendapat lainnya.
Mereka juga mendesak proses hukum yang adil dan transparan dalam kasus penyadapan ilegal serta memberikan perlindungan dan pemulihan hak kepada para korban.