Pembagian tugas tersebut dilakukan karena Prabowo ingin berkonsentrasi pada perumusan kebijakan nasional di tingkat pusat, termasuk memperbaiki regulasi, meningkatkan efisiensi, menertibkan penyelewengan, serta membenahi sistem ekonomi agar kembali berpedoman pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatan wapres periode 2024-2029 atas permintaan sendiri. Dalam surat pengunduran dirinya kepada MPR, Gibran menyebut keputusan tersebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Isi surat tersebut diungkapkan Ketua MPR Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Namun, Muzani hanya membacakan intisari surat pengunduran diri tersebut.
"Dengan hormat, dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029 menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri," kata Muzani membacakan isi surat tersebut.
Dalam surat itu, Gibran juga menegaskan kepentingan negara dan masyarakat Indonesia harus dijaga melebihi kepentingan dirinya sendiri.