"Ini kan program di sektor kesehatan sudah jelas, program-programnya, ada cek kesehatan gratis, ada pemberantasan stunting, di Kemenkes juga ada pembangunan rumah sakit-rumah sakit baru. Dan kalau saya liat di tingkat daerah Pak Wali dan kota-kota lain juga sudah ada Perda pembatasan iklan rokok," tuturnya.
Wapres mengungkapkan, usulan dari anggota DPR tersebut kurang sinkron dengan program pemerintah. Gibran menegaskan, transportasi umum harus terbebas dari asap rokok.
"Jadi ya sekali lagi, untuk Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat, saya mohon maaf ini masukannya kurang sinkron dengan program dari Bapak Presiden dan sudah ada SE (surat edaran), sudah ada Undang-Undangnya sudah ada PP-nya (peraturan pemerintah) yang menyatakan bahwa yang namanya transportasi umum itu adalah kawasan bebas rokok," ucap Gibran.
Meski begitu, dia menerangkan setiap aspirasi yang masuk pasti akan ditampung pemerintah. Namun, dia kembali menegaskan ada skala prioritas dalam menentukan kebijakan.
"Tapi sekali lagi, untuk Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat masukan-masukannya, evaluasinya kami tampung, evaluasi dari masyarakat, warga, pengguna kereta api juga kami tampung demi perbaikan pelayanan kami ke depan," ujarnya.