JAKARTA, iNews.id- Gerakan Pemuda (GP) Ansor menilai rencana pemerintah untuk mengimpor beras dan garam merugikan nasib petani Indonesia. GP Ansor mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana itu.
"Kebijakan impor pangan, baik beras maupun garam sudah saatnya diakhiri karena selalu mengorbankan nasib petani. Di sisi lain selama ini petani sudah begitu bersabar menerima kebijakan pemerintah di sektor pertanian yang kadang tidak berpihak pada petani," ujar Ketua Bidang Pertanian dan Kedaulatan Pangan Pimpinan Pusat GP Ansor, Adhe Musa Said di Jakarta, Senin (22/3/2021).
Adhe mengungkapkan, rencana impor beras kontraproduktif dengan kondisi riil di lapangan. Sebab, saat ini musim panen padi di beberapa daerah sedang berlangsung dan persediaan beras nasional masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, stok beras nasional hingga Mei 2021 diperkirakan mencapai 24,90 juta ton dan didorong hasil panen raya selama Maret-April. Sementara kebutuhan beras nasional diproyeksi mencapai 12,3 juta ton.
"Jika kebijakan impor beras ditujukan sebagai bagian dari operasi pasar untuk menyeimbangkan harga beras, keefektifannya pun patut diragukan. Sebab momentumnya menjelang panen raya," katanya.
GP Ansor menilai kebijakan impor beras yang terus dilakukan dari tahun ke tahun melalui Kementerian Perdagangan. Hal ini meencerminkan inkonsistensi pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan.
"Untuk itu saya menginstruksikan kepada seluruh jajaran GP Ansor di seluruh Indonesia harus menjadi garda terdepan dalam menggalang suara publik guna mengkritisi kebijakan impor beras. Sudah seharusnya GP Ansor berdiri di belakang petani dan menjadi penyambung suara mereka," ujarnya.