Menurutnya, penambahan jumlah jabatan sipil yang diisi oleh anggota TNI harus didorong lebih proporsional. Addin menilai, substansi UU TNI baru nantinya masih berada di koridor implementasi yang benar. Dia juga mengapresiasi peran aktif masyarakat sipil, media dan mahasiswa yang terus mengawal proses RUU TNI.
"Seluruh pihak yang berstatus warga negara Indonesia memang harus mengawal serta mendukung pemerintahan supaya program-program pembangunan berjalan dengan baik," ujar Addin.
Addin berharap, dalam melakukan perubahan UU TNI, semua pihak belajar dari langkah yang dilakukan Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Menurutnya, di bawah terobosan visioner Gus Dur, Indonesia berhasil memutus belenggu dwifungsi militer dan menegaskan kembali prinsip supremasi sipil sebagai pilar demokrasi.
Gus Dur tidak hanya mencabut kursi militer di parlemen atau memisahkan Polri dari ABRI. Lebih dari itu, Gus Dur meletakkan fondasi etis bahwa TNI harus tunduk sepenuhnya di bawah kendali pemerintahan sipil yang legitimasinya bersumber dari rakyat.