Dia memastikan pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan dilakukan di lokasi yang melanggar aturan maupun rawan bencana. Dia menyebut setiap lokasi pembangunan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
“Tapi, yang jelas, sekolah rakyat tidak akan dibangun di daerah-daerah yang melanggar aturan, rawan bencana. Udah ada ketentuannya itu. Kita sudah membangun 100 titik hari ini, itu rumit sekali persyaratannya. Nggak ada satupun yang boleh dilanggar. Panjang itu syaratnya, nggak asal bangun,” tuturnya.
Gus Ipul menuturkan, pemenuhan berbagai persyaratan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), membutuhkan waktu cukup panjang. Prosesnya bahkan bisa berlangsung hingga satu tahun.
“Rata-rata itu nggak cukup 6 bulan sampai 7 bulan. Ada yang setahun baru cukup saat-saatnya. Karena ada syarat amdal, ada syarat ini, syarat itu. Banyak banget. Kan nggak bisa kita langsung main pasang, main bangun,” ucapnya.
Gus Ipul mengatakan, dirinya bersama Pramono dan pihak UI memiliki pandangan yang sama bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak boleh melanggar ketentuan yang berlaku.