Revolusi akhlak dalam level sistem, kata dia harus dilakukan secara serius, fokus dan cepat. Dia menilai situasi saat ini masuk dalam kondisi kedaruratan, di antaranya dalam sektor penegakkan hukum yang tidak beradab, penuh rekayasa serta sarat penyiksaan.
Selain itu, revolusi akhlak pada level sistem juga dinilai harus mengubah politik belah bambu dan adu domba menjadi politik persatuan. Sehingga tidak ada lagi tebang pilih dan perlakuan berbeda terhadap semua yang tinggal di Indonesia.
"Jadi jangan ada penegakkan hukum ibarat pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas karena diskriminasi hukum sangat berbahaya sekali bagi keberlangsungan bangsa. Ayo kita hijrah dari penegakan hukum yang tidak beradab ke penegakan hukum yang berkeadilan. Ingat, Indonesia negara hukum bukan negara kekuasaan," katanya.
Dialog Nasional 212 bertajuk, Revolusi Akhlak: Solusi untuk Indonesia yang Bermartabat digelar secara luring dan daring. Untuk pertemuan luring menerapkan protokol kesehatan. Tempat acara dibatasi kapasitasnya yakni hanya 20 persen. Acara ini diikuti oleh 100 tokoh dan ulama.