UBN berharap majelis hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan sehingga menghasilkan keadilan yang sesungguhnya.
"Dan semoga apa yang diputus oleh persidangan adalah betul-betul keadilan yang sesungguhnya. Demikian," tuturnya.
Sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani bersama dua hakim anggota di ruang sidang Prof Dr HM Hatta Ali, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Persidangan pada Rabu (18/11/2026) mengagendakan pemeriksaan empat terdakwa yang akan saling memberikan kesaksian satu sama lain.
Dalam perkara ini, Gus Yaqut didakwa bersama tiga terdakwa lainnya terkait kebijakan pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 Tahun 2024.
Keputusan tersebut mengatur pembagian kuota haji tambahan dengan komposisi 50 persen untuk haji khusus dan 50 persen untuk haji reguler. Kebijakan pembagian kuota tambahan tersebut menjadi salah satu pokok perkara yang dipersoalkan dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji periode 2023-2024.