JAKARTA, iNews.id – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandi yang meminta MK tidak membatasi jumlah saksi yang akan dihadirkan pada sidang sengketa Pilpres 2019 dengan agenda pemeriksaan saksi pemohon. Hakim konstitusi Suhartoyo pun bersuara menanggapi permintaan tersebut.
Dia menyampaikan, susunan alat bukti dalam perkara pemilu, termasuk pilpres, keterangan surat selalu berada di urutan pertama. Menurut Suhartoyo, hal itu berkaitan dengan formalitas. Karenanya, majelis hakim MK menempatkan keterangan surat menjadi skala prioritas dalam penyusunan alat bukti perkara Pilpres 2019.
“Ketika bicara surat, mahkamah tidak membatasi. Ketika tidak dibatasi, para pihak bisa melihat bagiamana surat itu sampai di ruangan setiap hakim, tidak muat untuk dipelajari semua surat surat itu,” kata Suhartoyo, dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6/2019).
Akan berbeda halnya dengan pemeriksaan saksi. Suhartoyo mengatakan, hakim konstitusi harus membatasi jumlah saksi dari semua pihak yang sedang berperkara PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) di MK. Menurut dia, jika itu tidak dibatasi maka hakim MK tidak akan bisa memeriksa secara optimal.
“Ditambah, besok Mahkamah akan memeriksa saksi satu per satu, bukan gelondongan. Karena ingin menggali kualitas dibanding kuantitas,” ujarnya.
Sementara, hakim konstitusi lainnya, Saldi Isra menuturkan, jumlah saksi yang akan dibawa besok dalam persidangan berjumlah 15 saksi keterangan dan 2 ahli. Dia meminta kepada Bambang Widjojanto selaku ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi untuk menentukan siapa saja saksi yang hadir besok.
“Pak Bambang yang menentukan yang besok akan kami ambil sumpahnya. Jangan berikan beban itu kepada mahkamah. Soal menentukan mana (saksinya) itu wilayah pihak (Tim Hukum Prabowo-Sandi),” kata Saldi.