Sistem tersebut memantau produksi dan distribusi agar pasokan dari daerah surplus dapat segera dialihkan ke wilayah yang kekurangan.
"Jadi kalau misalnya nanti harga di DKI mahal, kemudian di Jawa Timur harganya relatif stabil, produksinya bagus, nanti cabai dari Jawa Timur didistribusikan ke DKI Jakarta. Bapanas melalui Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan masing-masing provinsi/kabupaten memfasilitasi dengan biaya distribusi. Itu salah satu yang kita kerjakan," imbuhnya.
Andriko menegaskan biaya distribusi tersebut bahkan ditanggung oleh pemerintah. Dengan demikian, pelaku usaha tidak dapat menjadikan ongkos distribusi sebagai alasan utama kenaikan harga di tingkat konsumen.
"Ongkos distribusinya itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi tidak ada alasan bahwa kenaikan itu disebabkan oleh ongkos distribusi yang ditanggung oleh pelaku usaha," ujar Andriko.