JAKARTA, iNews.id – Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, menilai penundaan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Premium, kemarin, menjadi bukti lemahnya koordinasi di internal pemerintah saat ini. Menurut Hidayat, sikap plinplan pemerintah itu menjadi bagian-bagian yang seharusnya tidak tersampaikan ke muka publik.
Petang kemarin, Menteri ESDM Ignasius Jonan sudah menyatakan akan menaikkan harga Premium menjadi Rp7.000 per liter. Tak lama berselang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba-tiba justru meminta agar kenaikan harga BBM bersubsidi itu ditunda. Menteri BUMN Rini M Soemarno pun disebut-sebut punya peran di balik kebijakan penundaan kenaikan harga Premium itu.
“Seharusnya (kenaikan harga BBM) itu dikoordinasikan di internal pemerintah. Jadi ini ada apa dengan politik koordinasi di dalam kabinet Jokowi? Kok menteri bisa menaikkan terus kemudian diturunkan? Itu suatu hal yang tidak memenuhi logika publik,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, (11/10/2018).
Mantan ketua MPR itu pun berharap keputusan Jokowi menunda kenaikan harga Premium kemarin bukan bagian dari pencitraan di tahun politik. Melainkan, keputusan itu benar-benar berdasarkan atas fakta-fakta yang terjadi di tengah masyarakat. “Supaya kemudian orang tidak menduga-duga seluruh kebijakan pemerintah hanya pencitraan dan lain sebagainya, tapi betul-betul harus berpihak kepada rakyat Indonesia,” ujar Hidayat.
Pemerintah memutuskan untuk menunda kenaikan harga BBM jenis Premium sambil menunggu kesiapan PT Pertamina (Persero). Pengumuman penundaan itu hanya berselang satu jam setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengumumkam kenaikan harga Premium menjadi Rp7.000 per liter, petang kemarin.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, rencana kenaikan harga Premium di Jamali (Jawa, Madura, dan Bali) menjadi Rp7.000 per liter dan di luar Jamali menjadi Rp6.900 per liter, secepatnya pukul 18.00 hari ini, agar ditunda dan dibahas ulang sambil menunggu kesiapan Pertamina,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018).