JAKARTA, iNews.id - Tanggal 1 Juli ini diperingati sebagai Hari Bhayangkara atau Hari Ulang Tahun Polri ke-76. Pengamat militer dan intelijen Dr. Susaningtyas NH Kertopati memberikan beberapa masukan terkait korps pimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ini.
Pertama, Polri dituntut untuk mampu melakukan penegakkan hukum berdasarkan analisis intelijen dan kemampuan forecasting sehingga Polri tidak reaktif, tapi juga prokatif. Polri diharap akuntabel ke masyarakat, termasuk dalam penegakkan hukum.
"Polri perlu menunjukkan bahwa gakkum tidak memandang kelas dan golongan," kata Nuning, sapaan akrabnya, dikutip dari keterangannya, Jumat (1/7/2022).
Menurut Nuning, Polri yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan kecintaan dan kepercayaan masyarakat terhadap upaya-upaya gakkum yang dilakukan. Polri juga harus lebih sigap dalam hadapi hoaks dan post truth di tengah masyarakat.
Polri dinilai perlu meyakinkan masyarakat bahwa semua orang sama di hadapan hukum, termasuk bahwa Polri itu netral dari intervensi politik dan atau Polri tidak bermain politik praktis.
Nuning meminta Polri harus lebih berani melangkah untuk mengatasi teroris dengan regulasi atau payung hukum. Juga harus menegakkan aturan penyadapan untuk mengantisipasi dan mencegah sehingga penyadapan bisa untuk preemptif bukan saja preventif.
"Untuk STIK/PTIK akan lebih bermanfaat untuk mendukung kinerja Polri bila dijadikan Universitas. Contoh: Forensik bisa menjadi Ilmu Kajian yang bisa dikembangkan berkelas dunia sehingga Forensik bisa lebih mendalam keilmuannya," ujarnya.
Terkait munculnya diskursus Ganja Medis, Polri dinilai harus tegas bahwa hal ini tak bisa sembarang dilegalkan tanpa ada penelitian terdahulu.