Dia menyoroti bahwa perempuan, khususnya penyandang disabilitas, masih menghadapi hambatan berlapis, mulai dari keterbatasan akses hingga stigma sosial. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat potensi besar berupa ketahanan, kreativitas, dan kemampuan adaptasi yang dapat menjadi fondasi ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.
“Ekonomi yang inklusif adalah ekonomi yang memastikan tidak ada yang tertinggal dan perempuan harus berada di barisan depan untuk memimpinnya,” ucap dia.
Dalam konteks penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Angkie menekankan pentingnya dukungan sistemik agar perempuan dapat naik kelas dan memiliki daya saing. Dia menilai, semangat saja tidak cukup tanpa dukungan ekosistem yang memadai.
“Ada tiga hal yang menurut saya krusial,” ujar dia.
Pertama, akses permodalan yang inklusif dan berkeadilan, mengingat banyak pelaku usaha perempuan terhambat karena keterbatasan akses keuangan. Kedua, pelatihan yang relevan dengan perkembangan zaman, termasuk literasi digital, strategi branding, hingga pemanfaatan platform e-commerce. Ketiga, pembangunan ekosistem usaha yang memungkinkan perempuan mendapatkan akses pasar, pendampingan, serta kolaborasi lintas sektor.
“Naik kelas itu bukan perjalanan individu. Itu adalah perjalanan kolektif,” kata dia.