"Penerimaan siswa baru itu kewenangannya ada di kementerian, bukan di daerah. Sistemnya juga dilakukan secara online, jadi tidak bisa dirubah seenaknya," ujarnya.
Meski begitu, dia berjanji akan menggelar pertemuan dengan ninik mamak dan DPRD guna mencari solusi yang tidak merugikan siswa maupun masyarakat.
Diketahui, kegiatan MPLS di SMAN 5 Bukittinggi batal digelar selama 2 hari berturut-turut akibat aksi ini. Padahal, MPLS adalah momen penting untuk pengenalan lingkungan dan budaya sekolah bagi siswa baru.