JAKARTA, iNews.id - Sebanyak 32 daerah rawan gangguan konvensional atau konflik antar pendukung pasangan calon (paslon) dan juga sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu disebabkan perolehan suara antarpaslon di daerah tersebut hanya selisih (gap) di bawah 3 persen.
“Paska pemungutan suara, ada daerah yg perlu perhatian karena perolehan suara antara paslon yang diduga tertinggi dengan kompetitornya di bawah 3 persen, ada potensi gangguan konvensional dan sengketa,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KPU, Bawaslu dan DKPP terkait Evaluasi Pilkada Serentak 2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2021).
Tito menguraikan, ada 4 provinsi yang range perolehan suara antarpaslonnya rendah yakni, Kalimantan Selatan, Jambi, Sumatera Barat dan Kalimantan Tengah. Bahkan, Kalimantan Selatan dan Jambi range-nya di bawah 1 persen. Sementara Sumatera Barat dan Kalimantan Tengah 2-3 persen.
Untuk wali kota ada 3 daerah yang range-nya di bawah 3 persen yakni, Metro Lampung, Samarinda dan Ternate.
Kemudian, sambung Tito, untuk pilkada kabupaten ada 25 daerah. Dengan selisih di bawah 3 persen, ada Karimun yang sangat tipis sekali, Sumba Barat, Mandailing Natal, Labuan Batu, Sumbawa dan Belu. Range 0 (koma)-1 persen ada di Penukal Abab Lematang Ilir, Tasikmalaya, Tojo Una-Una, Solok, Morowali Utara dan Malaka.
Lalu, kata mantan Kapolri ini, ada 8 kabupaten dengan range 1-2 persen, Sidoarjo, Purworejo, Rembang, Konawe Selatan, Sekadau, Lampung Timur, Lingga dan Gresik. Dan 5 kabupaten dengan range 2-3 persen, Lebong, Gunung Kidul, Manggarai Barat, Sijunjung dan Sungai Penuh.
“Saya kira ini yang akan menimbulkan gugatan. Gugatan juga ada 135 kalau tidak salah, teman-teman KPU-Bawaslu bisa menjelaskan,” ujarnya.