Dia menuturkan, PKS juga berkomitmen untuk mengawal transisi kepemimpinan nasional dan berbagai proses legislasi di MPR, DPR serta DPRD agar tetap sejalan dengan Pancasila, UUD NRI 1945 dan fitrah demokrasi.
“Transisi kepemimpinan dan peraturan perundang-undangan yang mampu mencegah kembalinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Fitrah demokrasi yang dibangun dengan mencari titik keseimbangan antara kebebasan dan tanggungjawab, serta penegakkan hukum yang adil bagi semua, tanpa tebang pilih,” tuturnya.