Menurut Hasto, sosok yang nantinya diusulkan diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat. Di antaranya persoalan ekonomi, terbatasnya lapangan pekerjaan, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok.
"Yang nantinya menjawab berbagai persoalan-persoalan ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, ini yang menjadi harapan bersama dan juga mampu membangun masa depan yang lebih baik," kata Hasto.
Hasto juga menanggapi munculnya dua kader PDIP dalam bursa calon pengganti Gibran, yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dia menegaskan, keputusan strategis partai tetap berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Selain itu, Hasto tidak menampik adanya ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur calon wapres berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran.
"Prinsip-prinsip konstitusionalisme ini harus kita hormati, demokrasi yang baik harus kita hormati," tegas Hasto.
Terkait kemungkinan PDIP bergabung dengan koalisi pemerintahan, Hasto kembali menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan kewenangan Megawati sebagai pimpinan tertinggi partai.
"Hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan, ya," ucapnya.