"Saat ini Dikti memiliki skema dana kompetitif Rp 1,2 triliun di tahun 2022, dengan alokasi Rp100 miliar untuk 10.000 dosen pemula. Artinya, satu dosen hanya menerima Rp10 juta per tahun untuk riset," kata Ali.
Merespons hal tersebut, maka ADI lanjutnya mengajukan beberapa rekomendasi dalam peningkatan kapasitas dan kesejahteraan dosen. Salah satunya melalui peningkatan produktivitas menjadi fokus utama dalam strategi pembangunan
pendidikan tinggi.
"Insentif kinerja yang diberikan, seperti penghargaan untuk publikasi ilmiah seperti buku dan jurnal, serta karya produk atau seni yang didukung oleh paten dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), diharapkan dapat mendorong dosen untuk lebih produktif," katanya .
Selain itu, penguatan insentif penelitian dengan peningkatan tunjangan fungsional (Perpres 2007 yang telah berumur 17 tahun perlu ada pembaharuan), serta penerapan sistem meritokrasi berbasis kinerja di setiap perguruan tinggi, lanjutnya menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas riset dan pengembangan.
"Untuk mendukung peningkatan kompetensi, peningkatan kuantitas program studi pascasarjana di Indonesia dan perbaikan fasilitas seperti laboratorium akan dilakukan, sementara kolaborasi dengan universitas luar negeri juga akan ditingkatkan," katanya.
Selain itu, upaya seperti pembangunan perpustakaan digital di setiap daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan fasilitas antar perguruan tinggi swasta (PTS) dan negeri (PTN), sambil meningkatkan renumerasi bagi dosen. Pemerintah juga akan fokus pada penerapan good governance di PTS serta menyederhanakan penggunaan platform aplikasi untuk efisiensi yang lebih baik.
Melalui konsep kampus merdeka, diharapkan dosen dapat lebih mudah berkolaborasi dengan industri, dengan alokasi insentif bagi perusahaan yang merekrut dosen dari dunia industri yang diatur oleh Kementerian Perindustrian.