Menurutnya, di Indonesia hanya ada empat program yang memiliki rating tinggi, salah satunya program sepak bola. Helmy menyebut Liga Inggris sebagai killer content atau program monster yang dibayar mahal agar orang menonton stasiun televisi yang menayangkannya.
Terkait anggaran untuk membayar hak siar Liga Inggris, Helmy memastikan bahwa TVRI sudah melaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasilnya, BPK memberikan lampu hijau dengan catatan anggarannya bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Apakah konyol jika kami ambil dari PNBP? Tidak. PNBP TVRI itu penerimaan anggaran sekitar Rp150 miliar. Kami boleh ambil Rp120 miliar. Untuk membayar Liga Inggris seharga 2 juta dolar atau setara Rp28 miliar kecil itu. Pasti kami bisa bayarkan," kata Helmy.
Ia pun membantah pernyataan Dewan Pengawas TVRI yang menyebut direksi gagal bayar, bahkan harus disamakan dengan kasus Jiwasraya. Menurut dia, dua kasus ini merupakan hal yang sangat jauh berbeda.
"Kalau kami dianggap gagal bayar seperti Jiwasraya, itu sungguh dua perbandingan yang sangat berbeda. Jiwasraya itu gagal bayar, (tapi) kami tunda bayar. Kami berutang kepada Mola TV dan mereka bilang tidak apa-apa, this is bussiness as usual, meleset sedikit tidak ada masalah," ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa TVRI berutang kepada Mola TV karena PNBP sebagai sumber anggaran mereka baru turun setiap akhir tahun. "Kenapa meleset, karena PNBP kami datangnya di akhir tahun semua. Begitu akhir tahun kami setor ke kas negara, kami tidak bisa ambil. Tapi Mola TV sangat maklum dan kami punya suratnya kalau mereka menyatakan tidak apa-apa," kata Helmy.