Dia menjelaskan, berkas pencalegan yang ditandatangani oleh ketua umum hanya untuk caleg di tingkat pusat (untuk DPR RI). Jika itu yang dimaksud Jokowi, maka menyebut Partai Gerindra sebagai partai dengan caleg mantan napi korupsi terbanyak yang ditandatangani oleh ketua umum partai adalah salah besar.
“Yang jelas bukan Gerindra. Kedua, kalaupun itu di tingkat DPRD, memang. Tapi yang menandatangani pemberkasan caleg di tingkat DPRD itu bukan ketua umum, tapi ketua partai di tingkat daerah,” tutur politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Oleh karenanya, Hidayat menilai jika serangan yang dilancarkan Jokowi kepada Prabowo semalam telah salah sasaran. “Jadi, tohokan yang agak individual ini menurut saya agak melenceng, tidak kena sasarannya,” ujarnya.