"Karena setiap saya ke daerah, ke desa, ke kampung, suara yang masuk ke telinga saya banyak sengketa lahan di mana-mana. Tidak hanya di Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Bali, di NTT, NTB, sampai Papua banyak sekali sengketa. Karena apa? Masih 80 juta bidang tanah yang belum bersertifikat," katanya.
Tahun lalu, 7 juta lahan berhasil disertifikasi, meningkat dari tahun sebelumnya 5,1 juta lahan. Tahun ini ditargetkan angkanya bertambah menjadi 9 juta lahan bersertifikat. Namun Jokowi memperkirakan jumlahnya akan melampaui dari target.
"Tahun depan tambah lagi, tahun depan tambah lagi. Karena kita ingin rakyat memegang sertifikat semuanya. Ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki," katanya. Dengan kepemilikan sertifikat lahan, maka kecil kemungkinan ada pihak-pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan.
Pada kesempatan itu, Presiden berpesan agar masyarakat yang telah menerima sertifikat untuk menjaganya dengan baik.
"Saya titip, setelah dapat sertifikat tolong masukkan plastik. Nanti kalau hujan biar sertifikat tidak rusak. Yang kedua, besok tolong ini difotokopi. Yang asli simpan lemari satu, yang fotokopi simpan lemari dua. Supaya kalau yang asli hilang fotokopi-nya masih," ujar mantan wali kota Solo ini.
Presiden juga berpesan agar masyarakat yang ingin menjaminkan sertifikatnya ke bank untuk memperoleh pinjaman agar memperhitungkan dengan baik kemampuan membayarnya.