“Massa yang tidak terima langsung melakukan tindakan anarkis dengan merusak sejumlah fasilitas umum dan perkantoran,” ujar seorang petugas di lapangan, Rabu (27/8/2025).
Sehari sebelumnya, Selasa (26/8/2025), rapat Forkopimda digelar di Kantor Gubernur Papua Barat Daya. Pertemuan tertutup ini diduga membahas strategi pemindahan 4 tahanan makar yang sejak awal mendapat penolakan keras dari Solidaritas Rakyat Papua Pro Demokrasi (SRPPD). Mereka menuntut agar persidangan tetap dilakukan di Kota Sorong, bukan dipindahkan ke luar daerah.
Sejumlah fasilitas vital tak luput dari amukan massa, di antaranya Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kantor Wali Kota Sorong, dan rumah Kepala Kejaksaan Negeri Sorong. Kondisi ini membuat aktivitas warga lumpuh total.
Hingga siang hari, aparat masih siaga di sejumlah titik strategis, termasuk pusat kota dan Bandara DEO. Situasi Sorong masih mencekam dengan potensi aksi lanjutan dari massa penolak pemindahan empat tahanan makar.