Dosen Ilmu Sosiologi UNJ itu menjelaskan selain tingginya harga barang pokok, tuntutan rakyat di tengah gelombang PHK dan tingginya biaya pendidikan, semakin menunjukkan masalah di Republik in. Ia memandang muara dari permasalahan tersebut justru datang dari pembuat kebijakan tertinggi, yakni Presiden Joko Widodo.
"Di saat yang sama korupsi merajalela, pelanggaran HAM, kebebasan sipil terus dicekam," tegas Ubaed.
"Lalu pemilu mengabaikan etika dan moralitas. Merusak demokrasi dan common enemy-nya presiden Joko Widodo," tutur Ubaed.
Oleh sebab itu, Ubaed mengatakan tuntutan utama aksi Rawamangun bergerak tersebut adalah pemakzulan Jokowi.
"Ya saya kira kan kuncinya ada dua, Pertama meminta Joko Widodo mundur. Kalau tidak mau mundur, ya dimakzulkan. Itu mekanisme konstitusi kan," jelas Ubaed.