JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menggunakan berbagai indikator kesehatan masyarakat berbasis data sebagai landasan ilmiah dalam menentukan suatu daerah dapat kembali melaksanakan aktivitas ekonomi produktif dan aman saat wabah virus corona (Covid-19). Data pendekatan yang dipakai berdasarkan kriteria epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan sesuai rekomendasi badan kesehatan dunia (WHO).
Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, ada 11 indikator utama yang dipakai untuk melihat penurunan jumlah kasus selama 2 minggu sejak puncak terakhirnya dengan target lebih dari 50 persen untuk setiap wilayah.
Sementara penurunan angka yang dilihat tersebut berdasarkan dari jumlah yang meninggal, penurunan jumlah kasus positif, termasuk kasus orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) yang dirawat di rumah sakit, juga jumlah pasien sembuh dan selesai pemantauan.
"Sesuai rekomendasi WHO, kami menggunakan pendekatan atau kriteria epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, serta pelayanan kesehatan,” ujar Wiku di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Sabtu (30/5/2020).
Dia menuturkan, indikator lain, yaitu dengan melihat hasil dari jumlah pemeriksaan laboratorium. Positivity rate-nya, kata dia harus di bawah 5% dan penggunaan metode pendekatan RT atau R-T yang disebut angka reproduktif efektif kurang dari 1.