“Jangan urusan hukum diserahkan pada politisi. Ini untuk menjaga agar penegakkan hukum tidak dipolitisir,” ujarnya.
Prasyarat ketiga yaitu pentingnya single identity number (SIN) atau identitas kependudukan tunggal. SIN akan mempermudah beragam urusan, mulai dari pembayaran pajak, penerima subsidi, dan urusan lainnya yang membutuhkan data kependudukan.
Prasyarat keempat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pendidikan vokasi (kejuruan) penting diprioritaskan karena akan melahirkan angkatan kerja yang siap pakai dan memiliki keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
“Tapi semua prasyarat itu bisa operasional jika ada kepemimpinan yang kuat, yang memiliki visi besar, serta mampu melakukan pendekatan konsepsional,” kata alumni magister bidang administrasi Bisnis dari George Washington University, Washington, DC, Amerika Serikat ini.